Karena Pers Indonesia Bebas, Ranesi Ditutup

“Apakah Ranesi bisa mencari cara untuk, bagaimana pun juga, melanjutkan programa-programanya? Apakah bisa dicari cara lain untuk melanjutkan kerja sama kita, karena sayang sekali kalau berhenti. Para pendengar kita sangat menyukai acara kalian.”

Itu dua dari banyak sekali komentar yang banyak terdengar dari para partner Radio Nederland Wereldomroep siaran Indonesia. Mereka khusus datang dari berbagai pelosok Indonesia, untuk menghadiri seminar sehari merayakan genap 65 tahun Ranesi sekaligus mendengar laporan bahwa Ranesi akan ditutup.
Krisis keuangan
Belanda sedang dalam krisis keuangan. Segala macam bentuk subsidi yang dianggap tidak perlu dikurangi drastis atau dipangkas sama sekali. Setiap tahunnya Radio Nederland menerima 46 juta euro subsidi dari pemerintah, dan sekarang dipangkas lebih dari 70% hingga menjadi 14 juta euro.
Karena itu pimpinan Radio Nederland tidak bisa lain daripada hanya melayani negara-negara yang persnya belum bebas.
Demikian direktur Radio Nederland, Jan Hoek, saat membuka seminar sehari yang diselenggarakan di Erasmus Huis, Jakarta, 14 Juni. “Di satu sisi kami sangat sedih, tapi di sisi lain ini menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia semakin berkembang, sehingga peran media asing seperti Ranesi, semakin kecil,” ujar Hoek.
Perhatian media Indonesia juga cukup banyak.
Mereka terutama menanyakan mengapa pimpinan Radio Nederland memutuskan untuk menghentikan kerja sama padahal Indonesia dan Belanda punya sejarah yang sangat panjang dan penting. Selain itu memang kebebasan pers di Indonesia sudah ada, tapi belum sepenuhnya. Ditambah lagi masyarakat Indonesia masih harus terus belajar mengenai demokrasi dan cara-cara berpolitik.
Keluar dari jalur
Bahkan ada yang menyinggung bahwa saat ini kebebasan pers di Indonesia sudah terlalu besar dan bahkan cenderung keluar dari jalur.
“Yang kami butuhkan adalah upaya untuk membelajarkan para jurnalis yang masih belum mengerti benar, kode etik pers. Selain itu banyak perusahaan media didanai atau dimiliki politisi, sehingga ada kecenderungan tidak memberitakan hal-hal yang dianggap bisa merugikan pemilik atau pemegang saham mereka.”
Salah satu contoh yang dikemukakan sewaktu seminar Ranesi ini adalah Vivanews.com. Sebagian sahamnya dimiliki konglomerat Aboerizal Bakrie.
Moderator Ira Kusno, sewaktu diskusi pertama mengenai “Kebebasan Internet di Indonesia”, menanyakan kebenaran bahwa di Vivanews.com sedikit sekali atau cenderung tidak ada berita yang mengkritik Bakrie dan perusahaan-perusahannnya, atau pemberitaan tentang bencana lumpur Lapindo.
Pemimpin redaksi Vivanews.com, Nezar Patria yang merupakan salah satu panelis dalam diskusi ini mengatakan, Bakrie hanya menekankan bahwa pemberitaan mengenai dirinya tidak boleh berat sebelah dan harus dicek dulu kebenarannya. Nezar menambahkan bahwa berita mengenai Lapindo ada, tapi memang tidak banyak.
Internet Indonesia
Gatot S Dewa Broto dari Kementrian Kominfo menerangkan pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan internet di Indonesia. Jumlah pengguna internet tiap tahun meningkat dan semakin banyak orang mengunjungi portal-portal berita seperti detik.com dan kompas.com.
Ditambah lagi pengguna media sosial seperti Facebook dan Twitter juga bertambah. Menurutnya 12,2% dari Total tweet di dunia berasal dari pengguna Twitter di Indonesia.
Apakah pemerintah juga berniat membatasi konten internet seperti yang terjadi di Cina dan Iran? Dewa Broto menekankan bahwa kementrian Kominfo tidak bertugas untuk menyensor isi internet. Itu ada di tangan Komisi Penyiaran Indonesia, KPI.
Selain itu sejumlah UU yang diberlakukan sekarang diharap dapat menjaga agar internet di Indonesia sehat serta aman.
Krisis air
Sesi kedua seminar 65 tahun Ranesi membahas masalah air. Pemimpin redaksi KBR68H Heru Hendratmoko, salah satu panelis, memuji keberanian Ranesi untuk mengetengahkan masalah air yang dianggap tidak seksi di Indonesia.
“Padahal tiap tahunnya kita dihadapi berbagai masalah air, dari mulai banjir sampai pengadaan air bersih.”
Ia mengatakan sekitar 55% penduduk Indonesia belum memiliki akses air bersih. Selain itu menurut Forum Air Dunia tahun 2025 Indonesia akan mengalami krisis air antara lain karena pencemaran limbah industri dan meningkatnya penggundulan hutan.
Ir. Hermono Sigit, asisten deputi pengendalian kerusakan ekosistim perairan darat, Kementrian Lingkungan Hidup menutup diskusi mengenai air ini dengan membahas potensi serta permasalahan sumber daya air di Indonesia. Ia menekankan departemennya memprioritaskan pemulihan kualitas lingkungan dengan menjalankan program pengendalian pencemaran air, kerusakan lingkungan serta penataan ruang.
Juga ditekankan pentingnya penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengedepankan konsep keberlanjutan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya air.