Registrasi Kelompok Migran: Masih Perlukah?

Pemerintah Belanda harus menghentikan registrasi warga. Mengelompokkan warga berdasarkan asal muasal orang tuanya adalah suatu kegilaan. Demikian tegas Albertine van Diepen Dari Dewan Pembangunan Masyarakat atau de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Namun, banyak ilmuwan berpendapat, registrasi itu justru bermanfaat.
RMO menyarankan agar pemerintah membuang istilah westerse en niet-westerse allochtoon atau migran barat dan non-barat serta istilah autochtoon atau penduduk asli di sistem pencatatan warga.
"Pengelompokan itu tidak berdasarkan pribadi yang bersangkutan, tapi berdasarkan ciri-ciri khas orang tuanya. Misalnya di mana ayah dan ibunya lahir? Kalau salah satu orang tuanya lahir di luar Belanda, maka ia dianggap allochtoon di Belanda. Ini adalah pandangan sempit, yang mementingkan asal usul seseorang ketimbang pribadi seseorang yang lahir dan dibesarkan di Belanda," kata Van Diepen.
Publisis, jurnalis dan pakar integrasi, Frans Verhagen, menyambut baik penghilangan registrasi etnis ini.
"Biro Pusat Statistik Belanda CBS pernah mengusulkan untuk meregistrasi generasi ketiga. Ini kan sangat  absurd. Ini berarti mereka tidak pernah bisa menjadi warga Belanda benaran. Jadi mereka seumur hidup tetap dianggap orang Belanda jenis tertentu, karena orang tua mereka berasal dari luar." 
Ratu Beatrix juga allochtoon
Menurut sistem registrasi etnis yang ada sekarang, yang mengelompokkan warga dalam kategori 'barat", "non-barat" "allochtoon" dan "autochtoon", maka Ratu Belanda, Beatrix, dan putera mahkota Willem-Alexander tidak termasuk penduduk Belanda asli, tapi allochtoon barat.
Soalnya keduanya berayah orang Jerman. Puteri Máxima dan anak-anaknya, menurut sistem registrasi sekarang, tergolong allochtoon non-barat. Karena Maximà kelhiran Argentina.
"Pembagian kategori seperti ini perlu dibubuhi tanda tanya besar. Istilah 'migran atau allochtoon non-barat' dulu muncul, karena kelompok ini dinilai akan mengalami kesulitan di Belanda. Mereka bisa memanfaatkan kebijakan khusus untuk kelompok migran. Sementara itu orang berasal dari Brazil dan Argentina termasuk kategori allochtoon, padahal mereka tidak bermasalah. Sementara orang berasal dari Indonesia, negara muslim terbesar, termasuk kategori 'westers' atau barat. Ini kan sangat tidak logis. Tapi kategorisasi ini memang menghasilkan fakta dan bisa bertahan lama."
Integrasi
Bertentangan dengan apa yang dikatakan pemerintah, proses integrasi kelompok migran di Belanda, menurut Verhagen, justru berjalan lancar.
"Karena kriterianya 'merangkul' kelompok migran di masyarakat Belanda. Dan kita juga melihat, anak-anak keturunan migran pada umumnya makin mirip anggota masyarakat lainnya. Lihat saja di sektor pendidikan, pengangguran, jenis profesi yang mereka geluti, perumahan dan pelayanan kesehatan. Di segala bidang ada kemajuan, tapi ini semua bukan berkat kebijakan integrasi," simpul Verhagen.
Namun pemerintah masih tetap memandang segalanya dengan kacamata integrasi. "Sebagian karena ingin gampang. Soalnya, masalah kemasyarakatan lebih gampang dianalisis dengan mengaitkan mereka dengan kelompok etnis tertentu seperti Maroko dan Turki."
Sebagai contoh, RMO menyebut kebijakan keamanan. "Pengkategorian itu juga ditemukan di data kriminal." 
Terlalu kaku
Han Entzinger, gurubesar studi integrasi dan migrasi di Universitas Erasmus, menilai argumen RMO terlalu kaku. Di harian Trouw ia mengatakan: "Jangan membuang barang sembarangan. RMO berpendapat seolah asal muasal etnis tidak perlu lagi, atau tidak menimbulkan masalah lagi. Kalau tidak ada registrasi lagi, kita tidak akan tahu lagi tentang, katakanlah, data kriminalitas di kalangan remaja Maroko. Registrasi tetap perlu untuk mengikuti perkembangan proses integrasi."
Pendapat di atas banyak didukung di kalangan ilmuwan. Menurut para pakar sosiologi, pendidikan dan kriminologi, mengukur perlu untuk mengetahui sesuatu.  Kalau tidak mengukur lagi, kita tidak akan tahu pengaruh etnisitas.
Stigmatisasi
Publicis Verhagen tetap berpendapat, registrasi berdampak stigmatisasi. "Hanya mempertajam perbedaan." Verhagen mengusulkan untuk menganalisis problematik masyarakat luas seperti masalah sekolah dan pekerjaan untuk menentukan kebijakan umum. Ia berpendapat, lebih bermanfaat kalau kita melihat latar belakang sosial dan ekonomi.
Kabinet demisioner Belanda belum memutuskan apakah akan menyetujui rekomendasi RMO atau tidak.